SEMNAS APIK PTM

TANGERANG – Kamis 10 Desember 2016 bertempat di salah satu Hotel di bilangan Tangerang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Komunikasi mengadakan seminar Nasional Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APIK-PTM). Dalam kesempatan tersebut hadir tidak kurang dari puluhan perguruan tinggi dan Universitas Muhammadiyah se Indonesia yang memiliki jurusan/ Prodi Ilmu Komunikasi.

Seminar yang mengambil tema “Komunikasi dan Pilkada Serentak 2015″ di Indonesia itu juga mendatangkan beberapa pembicara antara lain adalah Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Siti Zuhro, Guru Besar Universitas Hasanudin Prof. Hafied Cangara, Ketua Umum ISKI (Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia) Yuliandre Darwis, PhD dan juga Pengamat Komunikasi Politik Dr. Gun Gun Heryanto.

Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan masih banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tersangkut masalah hukum di Indonesia. Anehnya, mereka ingin terus duduk di kursi jabatannya dan menjadikan politik dinasti sebagai strategi politik.

“Ada 346 kepala daerah dan wakilnya yang masih terlibat kasus hukum di berbagai daerah,” ujar Siti dalam Seminar dan Lokakarya bertema “Komunikasi dan Pilkada Serentak 2015 “ yang diselenggarakan ‎Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APIK PTM) di Kota Tangerang, Kamis (10/12).

Menurut Siti Zuhro, ada tujuh wakil gubernur, 19 wakil wali kota, 24 gubernur, 50 wali kota, 56 wakil bupati, dan 190 bupati terbelit kasus hukum di Indonesia. Hal tersebut masih terjadi karena banyaknya kepala daerah yang menggunakan politik dinasti. 

“Banyak kepala daerah yang ingin terus duduk di kursi jabatannya dan menjadikan politik dinasti sebagai strategi politik,” ucapnya.

Sosial Media :

rss yt ak icon g+ tw